Bantu Masyarakat Adat mendapatkan haknya

Investasi Sawit yang Mengancam Hak Masyarakat Adat Laman Kinipan

Masyarakat adat Laman Kinipan adalah keturunan dari penduduk Kerajaan Sarang Paruya yang menempati wilayah hulu sungai Batang Kawa, Lamandau, Kalimantan Tengah. Mereka adalah termasuk penduduk asli Kalimantan yaitu suku Dayak Tomun yang telah ratusan tahun hidup dengan bergantung pada hutan sembari menjaganya.

Sejak tahun 2012, pemerintah sering kali mengeluarkan izin pelepasan hutan dan Hak Guna Usaha kepada investor untuk mengolah wilayah hutan tanpa memperhatikan masyarakat adat yang menetapi wilayah hutan tersebut. Masyarakat adat Laman Kinipan pun turut mendapat perlakuan tidak menyenangkan ini sejak bulan Februari 2018 dimana investasi sawit mulai masuk ke wilayah mereka. Akibatnya, hutan yang telah ratusan tahun dijaga oleh masyarakat adat Laman Kinipan terancam dengan adanya perkebunan sawit yang dapat merusak lingkungan.

Ambil Aksi!

Aktivisme Effendi Buhing yang berujung kriminalisasi

Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing, tidak punya cita-cita lain selain mewariskan tanah adatnya kepada generasi mendatang. Sejak tanah adat Laman Kinipan sedikit demi sedikit digerus perusahaan perkebunan, Effendi dan sesama warga Laman Kinipan berjuang untuk melawan perampasan itu. Tanah adat, kata Effendi, sudah ada sejak sebelum Republik Indonesia lahir. Namun, sampai saat ini pengakuan negara terhadap tanah adat masih sangat sulit didapatkan. Mewakili suara nurani masyarakat adat, Effendi berpesan kepada Indonesia: jangan serakah, nanti semua susah.

Akibat vokal dalam menyuarakan hak-hak masyarakat adat Laman Kinipan, Effendi serta beberapa warga adat lainnya telah dikriminalisasi dengan berbagai macam tuduhan. Effendi pun ditahan oleh polisi bersenjata lengkap, sambil diiringi tangis keluarganya. Walaupun saat ini ia tidak ditahan, ia masih berstatus tersangka sehingga bisa diadili kapan saja.

Bantu Masyarakat Adat Laman Kinipan mendapatkan haknya

Masyarakat adat secara kolektif berhak untuk memiliki, mengembangkan, mengontrol, dan menggunakan tanah adatnya. Pemerintah seharusnya menghormati komunitas adat yang sering kali telah terbentuk jauh sebelum adanya konsep negara. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat adat yang berjuang untuk hal yang sama seperti masyarakat adat Laman Kinipan. Menurut catatan Amnesty International, setidaknya 61 orang pembela hak masyarakat adat telah mendapatkan serangan, baik berupa penangkapan, kekerasan fisik, hingga intimidasi.

Kamu bisa membantu mereka! Saat ini Amnesty International Indonesia sedang mengumpulkan dukungan publik sebanyak-banyaknya agar Presiden dan Ketua DPR RI mau melindungi hak masyarakat adat dan menghentikan kriminalisasi terhadap mereka. Kirim desakanmu kepada Presiden Joko Widodo dengan mengirimkan email menggunakan situs yang sudah Amnesty sediakan. Email kamu akan langsung terkirim kepada Pak Presiden. Yuk buat perubahan!

Sampaikan dukunganmu di sini!