Desak Kapolri Lindungi Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul!

Pada tanggal 10 Mei 2022, demonstrasi yang berlanjut di beberapa titik di Jayapura direspon secara represif oleh aparat keamanan dan dibubarkan paksa dengan pentungan dan meriam air. Sekitar pukul 13.00 WIT, Esther Haluk yang tiba di kompleks kantor KontraS Papua untuk berkumpul dengan koordinator aksi lainnya menemukan bahwa kompleks tersebut sudah dikelilingi oleh polisi yang berpakaian preman. Saat Esther berusaha untuk pergi, dia dikenali oleh dua polisi cybercrime yang mengatakan bahwa dia harus ikut ke kantor polisi bersama para aktivis lainnya yang juga ditangkap.

Jangan bungkam suara aktivis yang memperjuangkan HAM masyarakat Papua!

Bantu kami desak Kapolri untuk memastikan bahwa semua anggota kepolisian menghormati hak untuk berkumpul dan berserikat dan mengambil tindakan terhadap anggota-anggota yang menggunakan kekuatan yang berlebihan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya terjadi lagi!

Salam solidaritas,

Amnesty International Indonesia

Yang Terhormat Bapak Jend. Listyo Sigit Prabowo
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Saya sangat prihatin terhadap tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam merespon unjuk rasa damai dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari penangkapan, kriminalisasi, hingga penggunaan kekuatan berlebihan.
Khususnya, saya kecewa dengan penangkapan terhadap Esther Haluk dan enam aktivis Papua lainnya saat terjadi demonstrasi penolakan daerah otonom baru (DOB) di Jayapura pada tanggal 10 Mei 2022. Penangkapan tersebut dilakukan tanpa dasar, karena para aktivis semata-mata menggunakan hak mereka untuk berkumpul dan berserikat serta mengungkapkan pendapat politik mereka secara damai. 
Selain itu, ancaman kriminalisasi dengan UU ITE terhadap para aktivis tersebut karena unggahan mereka di media sosial juga merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi mereka. 
Penangkapan terhadap Esther bukan satu-satunya pemberangusan terhadap aksi damai yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan, baik di Papua maupun di daerah lainnya. Pada tahun 2020 misalnya, Amnesty International Indonesia mendokumentasikan setidaknya 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi selama aksi menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara pada demonstrasi penolakan DOB tanggal 3 Juni 2022, ada setidaknya 44 pengunjuk rasa yang ditahan dan 25 orang yang terluka saat polisi membubarkan paksa demonstrasi. 
Bagaimana mungkin masyarakat, terutama masyarakat Papua, dapat mempercayai polisi jika setiap kali mengungkapkan pendapat ditanggapi dengan tindakan represif seperti ini? 
Aparat kepolisian seharusnya melihat demonstrasi sebagai bentuk ekspresi keresahan warga yang sah dan dilindungi oleh undang-undang, bukan sebagai aksi kriminal yang patut dicegah atau dihentikan secara paksa. 
Karena itu, saya mendesak Bapak Kapolri untuk memastikan bahwa semua anggota kepolisian menghormati hak untuk berkumpul dan berserikat dan mengambil tindakan terhadap anggota-anggota yang menggunakan kekuatan yang berlebihan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya terjadi lagi. 
Hormat saya,

Ya, saya mau menerima email dari Amnesty International Indonesia