PENA 2022: Hentikan Proses Penyidikan Terhadap Fatia Maulidiyanti dan Revisi UU ITE

Desak Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hentikan proses penyidikan terhadap Fatia Maulidiyanti

Menko Luhut Binsar Pandjaitan menilai video yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar yang berisikan percakapan antara dirinya dan Fatia Maulidiyanti tentang laporan yang menyebutkan bahwa beberapa perusahaan diduga terlibat dalam eksplorasi tambang emas Blok Wabu mencerminkan opini yang tidak benar, pembunuhan karakter, dan berita bohong. Setelah tiga upaya mediasi yang gagal, akhirnya pihak kepolisian melakukan gelar perkara dan menaikkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Fatia dan Haris sempat dijemput paksa oleh penyidik Polda Metro Jaya dan kemudian pada 19 Maret 2022 resmi menjadi tersangka dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik dan dijerat dengan pasal 27 UU ITE.

Bagaimana kita bisa merasa aman bersuara membela hak kita, jika mereka yang membela HAM terancam dipidana?

Bantu kami desak Kapolri hentikan proses penyidikan terhadap Fatia Maulidiyanti, dan Ketua DPR untuk merevisi pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE yang mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi!

Salam solidaritas,

Amnesty International Indonesia

Yang Terhormat Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
 
Yang Terhormat Ibu Puan Maharani
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Saya merasa resah sehingga hari ini pembela HAM perempuan di Indonesia masih terus dikriminalisasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memuat pasal-pasal kontroversial dan multitafsir, terus menerus digunakan untuk menjerat banyak korban yang dikriminalisasi semata-mata karena menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi, dan sudah seharusnya segera direvisi.
Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. Tuduhan tersebut terkait dengan video di kanal YouTube Haris Azhar, di mana Fatia menjadi tamu dalam membahas laporan tentang dugaan hubungan antara operasi militer dan aktivitas pertambangan di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sangat menyedihkan mengetahui bahwa Fatia menghadapi tuntutan pidana hanya karena menggunakan haknya atas kebebasan berekspresi, yang dijamin oleh hukum internasional dan nasional. 
Kasus ini menjadi pertanda bahwa hingga hari ini diskriminasi terhadap pembela HAM perempuan masih terus berlangsung. Fatia Maulidiyanti merupakan salah satu dari banyaknya pembela HAM perempuan yang direpresi bahkan dikriminalisasi oleh negara. Saya meminta agar tidak ada lagi kasus kriminalisasi pembela HAM perempuan seperti Fatia Maulidiyanti, yang dipidana hanya karena menggunakan haknya untuk berekspresi dan berpendapat, yang juga dijamin dalam Konstitusi 1945.
Oleh karena itu, saya mendesak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menghentikan proses penyidikan terhadap Fatia Maulidiyanti.
Saya juga meminta Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani untuk mendorong DPR RI segera merevisi pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE sebagai bentuk perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia. 
 
Dengan hormat,

Ya, saya mau menerima email dari Amnesty International Indonesia