PENA 2022: Tunda Proses Perizinan Blok Wabu

Desak Pemerintah untuk tunda proses perizinan Blok Wabu dan lakukan konsultasi bermakna dengan orang asli Papua!

Pada September 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk mengembangkan aktivitas penambangan di Blok Wabu. Kabupaten Intan Jaya, di mana Blok Wabu berada, telah menjadi titik panas konflik dan represi sejak Oktober 2019 dan setidaknya terdapat delapan kasus dugaan pembunuhan di luar hukum dengan 12 korban jiwa yang melibatkan aparat keamanan. Seiring meningkatnya keberadaan pasukan keamanan, anggota-anggota pasukan melakukan pembunuhan di luar hukum, penggerebekan, dan pemukulan terhadap orang Asli Papua.

Bagaimana mungkin proses konsultasi dan bisa efektif dilakukan di tengah ketidakadilan, kekerasan, ketakutan, dan intimidasi?

Bantu kami desak Menteri ESDM untuk tunda proses perizinan Blok Wabu dan lakukan konsultasi bermakna dengan orang asli Papua, dan Menkopolhukam untuk usut tuntas pelanggaran HAM di Papua!

Salam solidaritas,

Amnesty International Indonesia

Yang terhormat Bapak Mohammad Mahfud Mahmodin, 
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia 
 
Yang terhormat Bapak Arifin Tasrif, 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia 
   
Saya sangat prihatin dengan rencana pemerintah untuk menambang Blok Wabu di tengah melimpahnya kasus pelanggaran HAM di Papua. 
Kabupaten Intan Jaya, di mana Blok Wabu berada, telah menjadi titik panas konflik dan represi. Banyak kasus pelanggaran HAM terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah kehadiran pasukan keamanan. Mereka melakukan dugaan pembunuhan di luar hukum, penggrebekan, serta pemukulan terhadap orang asli Papua.  
Salah satunya, tentu Bapak masih ingat dengan pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani yang tewas ditembak pada 19 September 2020 lalu yang kasusnya hingga kini belum diusut tuntas. Tidak hanya itu, masyarakat setempat juga hidup dalam situasi kekerasan dan mengalami pembatasan aktivitas di ranah publik maupun privat. Mereka dibatasi untuk menggunakan perangkat elektronik dan penampilan mereka pun diatur. Bahkan, mereka diperintahkan untuk memotong rambut, sesuatu yang seharusnya jauh di luar ranah tugas pasukan keamanan. Situasi yang tidak kondusif ini telah membuat banyak penduduk meninggalkan rumah dan desa mereka untuk mencari keamanan di tempat lain. 
Berkaca dari hal-hal tersebut, rencana untuk menambang Blok Wabu adalah sesuatu yang sangat tidak bijaksana. Rencana tersebut hanya akan memperparah kondisi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah seharusnya terlebih dahulu menciptakan situasi yang aman dan kondusif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat setempat sebelum menambang tanah Papua. 
Untuk itu, saya mendesak Menteri ESDM untuk menunda proses perizinan Blok Wabu dan melakukan konsultasi yang bermakna dengan orang asli Papua. Selain itu, saya juga mendesak Menkopolhukam untuk menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua dan menjamin hak orang asli Papua. 
  
Hormat saya,

Ya, saya mau menerima email dari Amnesty International Indonesia